MUARA TEWEH, iNewsBarito.id - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Rabu (4/6/2025).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Utara bersikap netral dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 jilid 2 yang akan datang.
Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk yang menyerukan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga netralitas dalam proses demokrasi.
Dalam orasinya, juru bicara aksi, Abdi Helmi, menyampaikan beberapa tuntutan kepada Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara.
"Persoalan netralitas oknum pejabat yang mungkin tidak bersikap adil dan jujur menjadi perhatian juga, bahwa kita menginginkan pemilihan kepala daerah kita kedepannya yang adil, jujur dan bersih," katanya.
"Kita minta agar Pj Bupati memperhatikan dan menindaklanjuti bahwa persoalan ini adalah menyangkut hak-hak demokrasi, kejujuran serta netralitas," imbuh dia.
Selain itu, salah satu juru bicara aksi lainnya meminta tindakan tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral.
"Kami juga minta Pj Bupati untuk menindak tegas oknum ASN yang tidak netral. Kemudian mereseign-kan pejabat-pejabat camat, lurah, dan siapa saja yang demi kepentingan jabatan mereka sehingga merugikan warga masyarakat," ungkapnya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan, termasuk Polres Barito Utara, Kodim 1013/Mtw, dan Satpol PP.
Assisten I Setda Barito Utara, Eveready Noor, yang menemui para pengunjuk rasa, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat tuntutan dari para demonstran pada hari sebelumnya.
Namun, ia mengungkapkan bahwa Pj Bupati Barito Utara, yang seharusnya hadir dalam pertemuan ini sedang menghadiri undangan ke Barabai, Kalimantan Selatan.
“Hari ini bertepatan dengan Pj Bupati ada undangan ke Barabai, jadi beliau sebenarnya ingin bertemu juga dengan bapak ibu. Mungkin untuk lain waktu silahkan bapak ibu atur saja waktunya dan langsung kami akan menyampaikan kesiapan beliau,” jelas dia.
Mengenai tuntutan yang disampaikan oleh pengunjuk rasa terkait dengan netralitas ASN, Eveready menegaskan bahwa secara umum, ASN di Barito Utara sudah memahami pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau ASN itu mengerti saja masalah netralitas karena ada undang-undang ASN. Jadi tidak semua ASN tidak netral, yang tidak netral itu oknum saja," bebernya.
Dia menambahkan bahwa Pemkab Barito Utara terus melakukan pengawasan terhadap perilaku ASN, namun meminta masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses pengawasan.
"Kami mengawasi ASN kami tetapi tidak semua bisa terawasi karena mereka menggunakan hak-hak pribadinya. Jadi kita susah memisahkan antara hak-hak mereka sebagai ASN, dan hak mereka sebagai Warga Negara karena mereka juga punya hak pilih," terangnya.
Editor : Fathur Rohman
Artikel Terkait
