JAKARTA, iNewsBarito.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, yang diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2026 hingga 10 Januari 2026.
Peringatan ini dikeluarkan menyusul adanya fenomena fase Perigee, yakni kondisi saat jarak Bulan berada paling dekat dengan Bumi yang jatuh pada 2 Januari 2026, serta fase Bulan Purnama pada 3 Januari 2026. Kombinasi kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.
“Fenomena Perigee dan Bulan Purnama berpotensi meningkatkan pasang maksimum air laut yang dapat menyebabkan banjir pesisir di sejumlah wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12/2025).
BMKG menyebutkan, sejumlah wilayah pesisir di Kalimantan Tengah masuk dalam daftar daerah yang berpotensi mengalami banjir rob selama periode tersebut, yakni, Kumai, Pantai Lunci, Kuala Jelai, Kuala Pembuang dan Sampit.
Potensi banjir rob di Kalimantan Tengah diperkirakan berlangsung pada 1 hingga 10 Januari 2026, dengan risiko mengganggu aktivitas masyarakat pesisir.
BMKG mengingatkan bahwa secara umum banjir pesisir (rob) dapat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, terutama di kawasan pesisir dan pelabuhan.
Beberapa aktivitas yang berpotensi terdampak antara lain, Kegiatan bongkar muat di pelabuhan, Aktivitas permukiman pesisir, Usaha tambak garam dan Kegiatan perikanan darat dan pesisir.
BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir Kalimantan Tengah, agar selalu waspada dan siaga terhadap potensi pasang maksimum air laut.
Masyarakat juga diminta untuk Mengantisipasi dampak banjir rob sejak dini, Memantau perkembangan cuaca dan pasang laut, Selalu memperbarui informasi resmi melalui situs dan kanal BMKG
Selain Kalimantan Tengah, BMKG juga mencatat potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir Indonesia lainnya, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua Selatan dalam rentang waktu 30 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Editor : Ade Sata
Artikel Terkait
