Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Barito Utara, Paning Ragen, turut membenarkan keluhan itu. Saat dikonfirmasi, Paning menegaskan bahwa permasalahan bukan berasal dari desa, melainkan berada di tingkat pemerintah kabupaten.
“Iya betul itu kenyataannya,” ungkap Paning, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Sawit.
Saat ditanya lebih lanjut terkait sumber kendala,“Kalau terkait Siltap ada di Pemda,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Barito Utara melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pemdeskel), Tri Winarsih, menyampaikan bahwa keterlambatan ini disebabkan belum rampungnya penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang ADD.
“Untuk Perbup ADD itu belum selesai pak. Nah untuk Siltap tunjangan seluruh perangkat desa itu harus menunggu Alokasi Dana Desa itu,” jelasnya.
Editor : Fathur Rohman
Artikel Terkait
