Darurat Mafia Tanah, Warga Banjarmasin Soroti Kinerja BPN Banjarbaru

BANJARMASIN, iNewsBarito.id – Kasus dugaan maladministrasi dalam penanganan sengketa tanah kembali mencuat di Kalimantan Selatan. Seorang warga Banjarmasin, David Pangestu, melaporkan BPN Kota Banjarbaru ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan karena dinilai tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Laporan tersebut disampaikan David saat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (21/5/2026). Ia diterima langsung Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman.

Baca Juga

Pelaku Pembunuhan di Banjarmasin Berhasil Ditangkap Tim Gabungan di Palangka Raya

Dalam laporannya, David menyoroti belum dilaksanakannya pencabutan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141 atas nama AGH di kawasan Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Padahal, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 103K/TUN/2020 tertanggal 9 Maret 2020 telah memerintahkan pencabutan sertipikat tersebut. Putusan itu juga diperkuat dengan surat inkracht PTUN Banjarmasin serta Penetapan Eksekusi PTUN Banjarmasin Nomor 34/PEN-Eks/2018/PTUN.BJM pada 2022.

Namun hingga kini, menurut David, putusan tersebut belum juga dijalankan oleh BPN Kota Banjarbaru.

Baca Juga

Pangdam Mayjen TNI Zainul Arifin Apresiasi Penanganan Evakuasi Korban Kecelakaan Heli BK 117-D3

“Seharusnya BPN tetap menjalankan penetapan eksekusi PTUN tersebut. Kalau sejak awal putusan PTUN dilaksanakan, maka tidak akan muncul lagi gugatan-gugatan baru atas objek tanah yang sama,” ujar David.

Ia menilai munculnya gugatan perdata baru tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan PTUN yang sudah inkracht dan bersifat final serta mengikat.

Editor : Suriya Mohamad Said