Sebagai informasi, berdasarkan pengalaman pada Pilkada dan PSU sebelumnya di Barito Utara, anggaran yang telah dikeluarkan mencapai lebih dari Rp51 miliar.
Pemkab Barito Utara juga merencanakan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung anggaran PSU. Namun, sebagian dana BTT sebelumnya telah terpakai untuk penanganan bencana banjir dan pengamanan PSU di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni TPS 01 Melayu dan TPS 04 Malawaken.
Meski demikian, Pj Sekda Barito Utara Jufriansyah memastikan pendanaan PSU tetap tersedia. "Pada intinya, kita Pemkab Barito Utara siapkan untuk pendanaan PSU Pilkada sebagaimana bagaimana putusan MK," tegasnya.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam Pilbup Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan praktik politik uang.
Editor : Fathur Rohman
Artikel Terkait
