Idham menegaskan, seluruh proses PSU harus berlangsung bersih dan transparan. Ia meminta KPU Barito Utara dan pasangan calon untuk menandatangani pakta integritas agar tidak terlibat dalam praktik politik uang.
“Ini sesuai dengan pertimbangan hukum poin 3.19 yang dibacakan hakim MK,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU dan Bawaslu Barito Utara, Forkopimda, partai politik pengusul/pengusung pasangan calon, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menyatakan, pelaksanaan PSU ini adalah momentum untuk memperbaiki kredibilitas Pilkada.
“Atas kejadian kemarin, viral se-Indonesia, jangan sampai terulang lagi. Yang menjaga dan bertanggung jawab terkait kualitas dan kredibilitas Pilkada merupakan tugas bersama,” ujarnya.
Editor : Fathur Rohman
Artikel Terkait
